Grand Plan Advokasi Kebijakan JKN

Setelah proses penelitian dan penulisan analisis kebijakan, saatnya dilakukan advokasi kebijakan. Melaksanakan proses advokasi kebijakan membutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan dalam mempengaruhi agenda kebijakan. Penyusunan strategi perlu dilakukan sebelum melakukan advokasi. Bagian dari strategi yang paling penting adalah memiliki tools (alat) sebagai dasar dari advokasi. Alat tersebut seperti:

  • hasil penelitian,
  • dokumen analisis kebijakan (policy brief, policy memo, policy note, naskah akademik, dan policy paper).

Di dalam berbagai alat tersebut, ada bahan-bahan yang berfungsi menjadi evidence (bukti) dari masalah dan opsi yang ditawarkan kepada pengambil keputusan. Keberadaan alat advokasi dapat menentukan strategi yang harus dilakukan dan pemangku kepentingan yang menjadi target dalam proses.

Proses Advokasi PKMK FK-KMK UGM telah memiliki beberapa alat yang disusun sejak tahun 2014 hingga sekarang yaitu laporan penelitian evaluasi kebijakan JKN dan policy brief. Akan tetapi, alat tersebut membutuhkan suatu analisis lebih lanjut, dan disesuaikan dengan keadaan terbaru saat ini akibat COVID-19.

Beberapa opsi yang telah ditetapkan sebelum masa Pandemi COVID-19 belum memiliki analisis kebijakan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan akibat pandemic yang tidak diperhitungkan. Penawaran opsi kepada pengambil keputusan membutuhkan analisis tersebut agar dapat dipertimbangkan dalam agenda kebijakan.

Siapa pengambil keputusan yang dituju? Dalam hal ini, pengambil keputusan yang dituju adalah adalah sebagai berikut.

  • DPR/DPRD
  • Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
  • DPD

Jadwal Advokasi adalah sebagai berikut.

gbrr2

Advokasi 2020-2021

Disadari bahwa proses advokasi kebijakan tidak memiliki kepastian dalam jangka waktu maupun hasil. Banyak faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhinya, termasuk dampak Pandemik Covid19 terhadap perekonomian dan status kesehatan masyarakat, dan sistem jaminan kesehatan. Apabila target yang disusun tidak dapat tercapai, maka perlu untuk dilakukan evaluasi pada tahap yang sedang atau/dan tahap yang sebelumnya dilakukan. Saat ini PKMK FK-KMK UGM telah melakukan tahapan awal dalam advokasi yaitu mengumpulkan evidence based. Tahapan advokasi PKMK FK-KMK dimulai berikut:

  1. Melakukan penelitian evaluasi dari kebijakan JKN
  2. Menyusun policy brief
  3. Menyusun draft analisis opsi kebijakan JKN
  4. Membangun kesadaran (awereness) publik, influencers dan decision makers
  5. Menyusun dokumen analisi kebijakan JKN
  6. Meningkatkan kemauan (will) publik, influencers dan decision makers
  7. Melakukan aksi untuk mendorong opsi kebijakan JKN menjadi agenda kebijakan pemerintah

Pelatihan Advokasi

Menunjang keberhasilan proses advokasi membutuhkan keterampilan yang dapat dibentuk melalui pelatihan untuk internal tim PKMK FK-KMK UGM, mitra maupun pihak luar lainnya (yang memiliki potensi menjadi koalisi). Pelatihan diharapkan dapat membantuk kelompok advokasi menentukan strategi yang paling tepat untuk mempengaruhi pemerintah. Selain itu, pelatihan juga membantu untuk menganalisis pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dan perlu di-counter strategy. Berikut agenda pelatihan advokasi yang dilenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM.

TopikKegiatanWaktu
Membangun Strategi AdvokasiForuma Nasional Kesehatan 2019Oktober 2019
Membangun Strategi AdvokasiInternal PKMK FK-KMK dan 13 Mitra19 Agustus 20200
Membangun Strategi AdvokasiForum Nasional Kesehatan 20208 September 2020

Rekomendasi untuk Kebijakan JKN

TahunJudulUkuranHitsTautan
2021POLICY BRIEF Harmonisasi Dana JKN di BPJS Kesehatan yang Berkonsep Keadilan Sosial JKN dalam RPP Pembiayaan Kesehatan1.52 MB
23 Downloads
2021POLICY BRIEF No.01 Surplus BPJS Kesehatan dan Implementasi Kebijakan Kompensasi2 MB
492 Downloads
2021POLICY BRIEF No.02 Direksi Baru BPJS Kesehatan Perlu Meningkatkan Cakupan Efektif JKN2 MB
250 Downloads
2021POLICY BRIEF No.03 Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan Cost-Sharing2 MB
500 Downloads
2021POLICY BRIEF No.04 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN2 MB
216 Downloads
2020POLICY BRIEF Benarkah JKN Telah Melaksanakan Keadilan Sosial?1.67 MB
1879 Downloads
2020POLICY BRIEF Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang, Pencapaian dan Harapan (Provinsi Sumatera Barat)2 MB
26 Downloads
2020POLICY BRIEF Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan)2 MB
29 Downloads
2020POLICY BRIEF Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non Spesialistik pada FKTP di Provinsi Riau2 MB
28 Downloads
2020POLICY BRIEF Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi (Provinsi Kalimantan Timur)3 MB
28 Downloads
2020POLICY BRIEF Peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengemban Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu2 MB
29 Downloads
2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan Melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)2 MB
30 Downloads
2020POLICY BRIEF Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN? (Tata Kelola Malang, Provinsi Jawa Timur)3 MB
28 Downloads
2020POLICY BRIEF Modifikasi Indikator KBK sebagai Upaya Pencegahan Fraud & Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Tata Kelola Provinsi Jawa Tengah)2 MB
29 Downloads
2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehatan dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)2 MB
34 Downloads
2020POLICY BRIEF Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan yang Berkeadilan (Provinsi Bengkulu)6 MB
27 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 01 Wujudkan Keadilan Sosial dalam JKN: Penggunaan Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool4.51 MB
1358 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 02 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN5.78 MB
1691 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 03 Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN4.66 MB
877 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 04 Penguatan KBK dalam Meningkatkan Mutu Rujukan Non Spesialistik3.33 MB
902 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 05 Strategi Optimalisasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya4.84 MB
1276 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 06 Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Daerah untuk Kendalikan Fraud3.63 MB
1153 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 07 Menjalakankan Kebijakan Kompensasi Bagi Daerah yang Terbatas Fasilitas Kesehatan2.72 MB
920 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 08 Apakah APBN Akan Terus Menjadi Tumpuan untuk Menutup Defisit BPJS2.71 MB
1332 Downloads
2019POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovascular Disease (CVD) Era JKN di Provinsi Sumatera Utara3.12 MB
852 Downloads
2019POLICY BRIEF Yogyakarta Darurat Penyakit Tidak Menular (PTM) (Provinsi DI Yogyakarta)673.32 KB
1952 Downloads
2018POLICY BRIEF Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional194 KB
378 Downloads
2018POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja535 KB
371 Downloads
2018POLICY BRIEF Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN216 KB
370 Downloads
2018POLICY BRIEF Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura (Provinsi Papua)242 KB
374 Downloads
2018POLICY BRIEF Mengoptimalkan Insentif Berbasis Kinerja dalam Rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara)301 KB
376 Downloads
2018POLICY BRIEF Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur (Provinsi DKI Jakarta)259 KB
370 Downloads
2018POLICY BRIEF Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten Asmat (Provinsi Papua)224 KB
370 Downloads
2014POLICY BRIEF Masukan bagi Penentu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Perlu Perubahan Kebijakan untuk Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan2 MB
372 Downloads
2014POLICY BRIEF Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesiax
751 Downloads
2011POLICY BRIEF Revisi PP 38/2007: Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan154 KB
1049 Downloads
2011POLICY BRIEF Monitoring Kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas Akan Memperburuk Ketidakadilan Geografis?201 KB
1059 Downloads
2010POLICY BRIEF Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perundangan dan Implementasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia535 KB
1153 Downloads
2010POLICY BRIEF Pemisahan UU Asuransi/Jaminan Kesehatan dari UU SJSN: Mundur Selangkah untuk Maju Lebih Cepat623 KB
1147 Downloads