Grand Plan Advokasi Kebijakan JKN

Setelah proses penelitian dan penulisan analisis kebijakan, saatnya dilakukan advokasi kebijakan. Melaksanakan proses advokasi kebijakan membutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan dalam mempengaruhi agenda kebijakan. Penyusunan strategi perlu dilakukan sebelum melakukan advokasi. Bagian dari strategi yang paling penting adalah memiliki tools (alat) sebagai dasar dari advokasi. Alat tersebut seperti:

  • hasil penelitian,
  • dokumen analisis kebijakan (policy brief, policy memo, policy note, naskah akademik, dan policy paper).

Di dalam berbagai alat tersebut, ada bahan-bahan yang berfungsi menjadi evidence (bukti) dari masalah dan opsi yang ditawarkan kepada pengambil keputusan. Keberadaan alat advokasi dapat menentukan strategi yang harus dilakukan dan pemangku kepentingan yang menjadi target dalam proses.

Proses Advokasi PKMK FK-KMK UGM telah memiliki beberapa alat yang disusun sejak tahun 2014 hingga sekarang yaitu laporan penelitian evaluasi kebijakan JKN dan policy brief. Akan tetapi, alat tersebut membutuhkan suatu analisis lebih lanjut, dan disesuaikan dengan keadaan terbaru saat ini akibat COVID-19.

Beberapa opsi yang telah ditetapkan sebelum masa Pandemi COVID-19 belum memiliki analisis kebijakan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan akibat pandemic yang tidak diperhitungkan. Penawaran opsi kepada pengambil keputusan membutuhkan analisis tersebut agar dapat dipertimbangkan dalam agenda kebijakan.

Siapa pengambil keputusan yang dituju? Dalam hal ini, pengambil keputusan yang dituju adalah adalah sebagai berikut.

  • DPR/DPRD
  • Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
  • DPD

Jadwal Advokasi adalah sebagai berikut.

gbrr2

Advokasi 2020-2021

Disadari bahwa proses advokasi kebijakan tidak memiliki kepastian dalam jangka waktu maupun hasil. Banyak faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhinya, termasuk dampak Pandemik Covid19 terhadap perekonomian dan status kesehatan masyarakat, dan sistem jaminan kesehatan. Apabila target yang disusun tidak dapat tercapai, maka perlu untuk dilakukan evaluasi pada tahap yang sedang atau/dan tahap yang sebelumnya dilakukan. Saat ini PKMK FK-KMK UGM telah melakukan tahapan awal dalam advokasi yaitu mengumpulkan evidence based. Tahapan advokasi PKMK FK-KMK dimulai berikut:

  1. Melakukan penelitian evaluasi dari kebijakan JKN
  2. Menyusun policy brief
  3. Menyusun draft analisis opsi kebijakan JKN
  4. Membangun kesadaran (awereness) publik, influencers dan decision makers
  5. Menyusun dokumen analisi kebijakan JKN
  6. Meningkatkan kemauan (will) publik, influencers dan decision makers
  7. Melakukan aksi untuk mendorong opsi kebijakan JKN menjadi agenda kebijakan pemerintah

Pelatihan Advokasi

Menunjang keberhasilan proses advokasi membutuhkan keterampilan yang dapat dibentuk melalui pelatihan untuk internal tim PKMK FK-KMK UGM, mitra maupun pihak luar lainnya (yang memiliki potensi menjadi koalisi). Pelatihan diharapkan dapat membantuk kelompok advokasi menentukan strategi yang paling tepat untuk mempengaruhi pemerintah. Selain itu, pelatihan juga membantu untuk menganalisis pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dan perlu di-counter strategy. Berikut agenda pelatihan advokasi yang dilenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM.

TopikKegiatanWaktu
Membangun Strategi AdvokasiForuma Nasional Kesehatan 2019Oktober 2019
Membangun Strategi AdvokasiInternal PKMK FK-KMK dan 13 Mitra19 Agustus 20200
Membangun Strategi AdvokasiForum Nasional Kesehatan 20208 September 2020

Rekomendasi untuk Kebijakan JKN

TahunJudulUkuranHitsTautan
2021POLICY BRIEF Harmonisasi Dana JKN di BPJS Kesehatan yang Berkonsep Keadilan Sosial JKN dalam RPP Pembiayaan Kesehatan1.52 MB
104 Downloads
2021POLICY BRIEF No.01 Surplus BPJS Kesehatan dan Implementasi Kebijakan Kompensasi2 MB
546 Downloads
2021POLICY BRIEF No.02 Direksi Baru BPJS Kesehatan Perlu Meningkatkan Cakupan Efektif JKN2 MB
309 Downloads
2021POLICY BRIEF No.03 Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan Cost-Sharing2 MB
567 Downloads
2021POLICY BRIEF No.04 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN2 MB
320 Downloads
2020POLICY BRIEF Benarkah JKN Telah Melaksanakan Keadilan Sosial?1.67 MB
1937 Downloads
2020POLICY BRIEF Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang, Pencapaian dan Harapan (Provinsi Sumatera Barat)2 MB
86 Downloads
2020POLICY BRIEF Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan)2 MB
79 Downloads
2020POLICY BRIEF Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non Spesialistik pada FKTP di Provinsi Riau2 MB
85 Downloads
2020POLICY BRIEF Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi (Provinsi Kalimantan Timur)3 MB
83 Downloads
2020POLICY BRIEF Peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengemban Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu2 MB
94 Downloads
2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan Melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)2 MB
92 Downloads
2020POLICY BRIEF Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN? (Tata Kelola Malang, Provinsi Jawa Timur)3 MB
86 Downloads
2020POLICY BRIEF Modifikasi Indikator KBK sebagai Upaya Pencegahan Fraud & Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Tata Kelola Provinsi Jawa Tengah)2 MB
82 Downloads
2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehatan dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Equity NTT)2 MB
99 Downloads
2020POLICY BRIEF Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan yang Berkeadilan (Equity Provinsi Bengkulu)6 MB
85 Downloads
2020POLICY BRIEF Urgensi Harmonisasi Kebijakan JKN di Provinsi Bengkulu2.66 MB
179 Downloads
2020POLICY BRIEF Distribusi Dokter Spesialis - Upaya Memenuhi Kebutuhan Dokter di Daerah Terpencil, Pedalaman dan Kepulauan (Equity Provinsi DIY Yogyakarta)3.33 MB
173 Downloads
2020POLICY BRIEF Peningkatan Independensi dan Kompetensi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) Provinsi DIY Yogyakarta1.54 MB
176 Downloads
2020POLICY BRIEF Kontrak Manajer Program sebagai Strategi Penguatan Implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja di Provinsi DI Yogyakarta (Mutu DIY)1.95 MB
169 Downloads
2020POLICY BRIEF Upaya Peningkatan Cakupan Kepesertaan Penduduk Miskin dalam Program JKN di Provinsi DI Yogyakarta (Tata Kelola DIY)2.13 MB
173 Downloads
2020POLICY BRIEF Komitmen Pimpinan dan Edukasi Tim untuk Mengoptimalisasi Penerapan Regulasi Anti Fraud Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN (Mutu Provinsi DIY Yogyakarta)1.59 MB
177 Downloads
2020POLICY BRIEF Telemedicine untuk Wilayah Urban dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Keadilan Sosial (Equity Provinsi DKI Jakarta)1.74 MB
172 Downloads
2020POLICY BRIEF Meningkatkan Peran FKTP pada Daerah dengan Prevalensi Hipertensi yang Tinggi untuk Kendali Mutu Kendali Biaya yang Lebih Efektif di Provinsi DKI Jakarta1.51 MB
175 Downloads
2020POLICY BRIEF Optimalisasi Ekosistem Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dalam Mendorong Kebijakan JKN Berbasis Bukti di Provinsi DKI Jakarta (Tata Kelola)1.6 MB
169 Downloads
2020POLICY BRIEF Prioritas Delegasi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Pemerataan Fasiltias Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Jawa Tengah)1.57 MB
174 Downloads
2020POLICY BRIEF Ponkedes dalam Pengelolaan Penyakit Kronis dalam Mewujudkan Akses Berkeadilan (Equity Provinsi Jawa Timur)1.51 MB
173 Downloads
2020POLICY BRIEF Optimalisasi Penerapan Kebijakan Pencegahan Kecurangan JKN Melalui Penguatan Kapasitas Tim Anti Fraud di Kabupaten Jember (Mutu Provinsi Jawa Timur)2.47 MB
169 Downloads
2020POLICY BRIEF Pelaksanaan Kebijakan Kompensasi dengan Mobile Healthcare di Daerah yang Terbatas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Kalimantan Timur)2.38 MB
172 Downloads
2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan JKN di Provinsi Kalimantan Timur1.64 MB
172 Downloads
2020POLICY BRIEF Tata Kelola dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1.78 MB
171 Downloads
2020POLICY BRIEF Subsidi Berbasis Geografis untuk Investasi Kesehatan di Daerah Terpencil Provinsi Nusa Tenggara Barat (Equity NTB)1.64 MB
170 Downloads
2020POLICY BRIEF Peningkatan Mutu Tata Laksana Hipertensi Melalui Re-Distribusi Peserta, Tenaga Medis, Sarana dan Prasarana di Layanan Primer di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)2.06 MB
169 Downloads
2020POLICY BRIEF Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Primer Melalui Insetifikasi yang Tepat dan Adil di Daerah Sulit (Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT)1.57 MB
172 Downloads
2020POLICY BRIEF Implementasi JKN di Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 (Tata Kelola Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT)2.06 MB
171 Downloads
2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Ekuitas di Daerah Terpencil Papua - Pelayanan Kesehatan Komprehensif di FKTP (Equity Provinsi Papua)1.63 MB
173 Downloads
2020POLICY BRIEF Pentingnya Reformasi Agile Goverment dalam Tata Kelola Program JKN di Provinsi Papua1.56 MB
171 Downloads
2020POLICY BRIEF Skema Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine (Equity Provinsi Riau)1.92 MB
173 Downloads
2020POLICY BRIEF Perbaikan Akses Data BPJS Kesehatan Guna Mengaktifkan Peran Pemerintah Provinsi Riau dan Akademisi dalam Program JKN2.12 MB
173 Downloads
2020POLICY BRIEF Pemanfaatan Data JKN dalam Mendukung Upaya Pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Sulawesi Selatan)2.6 MB
174 Downloads
2020POLICY BRIEF 20% Masyarakat Kota Parepare Tanpa Jaminan Kesehatan Mencegah Kerugian Ekonomi 43 Milyar Akibat Sakit, Melalui Peningkatan BPJS Kesehatan PBI - APBD di Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)1.18 MB
183 Downloads
2020POLICY BRIEF Inovasi Program Sistem Informasi dan Promosi Kesehatan sebagai Strategi Pencapaian Target Kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Tata Kelola Sulawesi Selatan)2.03 MB
178 Downloads
2020POLICY BRIEF Pemberdayaan Community Healthcare Worker untuk Pemerataan Pelayanan Jantung di Provinsi Sumatera Barat (Equity)1.71 MB
175 Downloads
2020POLICY BRIEF Pengembangan Program Flying Healthcare sebagai Upaya Pemerataan Sumber Daya Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara1.79 MB
172 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 01 Wujudkan Keadilan Sosial dalam JKN: Penggunaan Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool4.51 MB
1412 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 02 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN5.78 MB
1743 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 03 Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN4.66 MB
933 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 04 Penguatan KBK dalam Meningkatkan Mutu Rujukan Non Spesialistik3.33 MB
960 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 05 Strategi Optimalisasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya4.84 MB
1327 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 06 Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Daerah untuk Kendalikan Fraud3.63 MB
1202 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 07 Menjalakankan Kebijakan Kompensasi Bagi Daerah yang Terbatas Fasilitas Kesehatan2.72 MB
973 Downloads
2019POLICY BRIEF No. 08 Apakah APBN Akan Terus Menjadi Tumpuan untuk Menutup Defisit BPJS2.71 MB
1390 Downloads
2019POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovascular Disease (CVD) Era JKN di Provinsi Sumatera Utara3.12 MB
905 Downloads
2019POLICY BRIEF Yogyakarta Darurat Penyakit Tidak Menular (PTM) (Provinsi DI Yogyakarta)673.32 KB
2014 Downloads
2018POLICY BRIEF Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional194 KB
429 Downloads
2018POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja535 KB
423 Downloads
2018POLICY BRIEF Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN216 KB
420 Downloads
2018POLICY BRIEF Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura (Provinsi Papua)242 KB
430 Downloads
2018POLICY BRIEF Mengoptimalkan Insentif Berbasis Kinerja dalam Rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara)301 KB
447 Downloads
2018POLICY BRIEF Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur (Provinsi DKI Jakarta)259 KB
423 Downloads
2018POLICY BRIEF Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten Asmat (Provinsi Papua)224 KB
423 Downloads
2014POLICY BRIEF Masukan bagi Penentu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Perlu Perubahan Kebijakan untuk Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan2 MB
419 Downloads
2014POLICY BRIEF Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesiax
812 Downloads
2011POLICY BRIEF Revisi PP 38/2007: Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan154 KB
1100 Downloads
2011POLICY BRIEF Monitoring Kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas Akan Memperburuk Ketidakadilan Geografis?201 KB
1115 Downloads
2010POLICY BRIEF Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perundangan dan Implementasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia535 KB
1204 Downloads
2010POLICY BRIEF Pemisahan UU Asuransi/Jaminan Kesehatan dari UU SJSN: Mundur Selangkah untuk Maju Lebih Cepat623 KB
1195 Downloads