Koleksi Rekomendasi Kebijakan

Halaman ini menampilkan semua koleksi rekomendasi kebijakan (policy brief) yang ada di dalam DaSK. Gunakan fitur “search” untuk mencari dokumen rekomendasi kebijakan berdasarkan kata kunci yang terdapat pada topik, tahun, maupun judul. Panduan menggunakan kata kunci:

  • “COVID-19” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait COVID-19
  • “CVD” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait cardiovascular diseases, kardiovaskuler, atau penyakit jantung dan pembuluh darah
  • “GIZI” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait gizi, stunting
  • “JKN” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional, mutu pelayanan, atau equity
  • “KIA” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait kesehatan ibu dan anak
  • “LAINNYA” menampilkan rekomendasi kebijakan lainnya
  • “TAHUN” (tuliskan angka, misal 2021): menampilkan rekomendasi kebijakan di tahun tersebut
  • “PROVINSI” menampilkan rekomendasi kebijakan di beberapa provinsi
  • Tuliskan nama daerah/provinsi tertentu (bisa juga dalam bentuk singkatan, misal “NTT”) untuk menampilkan rekomendasi kebijakan dari daerah/provinsi tersebut
TopikTahunJudulUkuranHitsTautan
COVID-192020POLICY BRIEF Dua Pilihan, Kesehatan Fisik dan Mental atau Ekonomi?624 KB
255 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Era Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)674 KB
232 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Percepatan Penanganan COVID-19 dalam Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Terpusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)4 MB
245 Downloads
CVD2021POLICY BRIEF Kesenjangan Ketersediaan Layanan Cardiovascular Diseases (CVD) di Provinsi Sumatera Utara3 MB
224 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting) di Provinsi Jawa Timur415 KB
300 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung)1 MB
353 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak4 MB
207 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia3 MB
297 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Menggalang Aksi Penanggulangan Stunting di Masyarakat Akar Rumput3.2 MB
962 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan2.9 MB
474 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Implementing Fiscal Measures on Sugar Sweetened361 KB
709 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Tackling High Consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB) in Indonesia3 MB
521 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan (Provinsi Jawa Tengah)2.94 MB
253 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF Harmonisasi Dana JKN di BPJS Kesehatan yang Berkonsep Keadilan Sosial JKN dalam RPP Pembiayaan Kesehatan1.52 MB
200 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.01 Surplus BPJS Kesehatan dan Implementasi Kebijakan Kompensasi2 MB
645 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.02 Direksi Baru BPJS Kesehatan Perlu Meningkatkan Cakupan Efektif JKN2 MB
397 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.03 Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan Cost-Sharing2 MB
660 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.04 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN2 MB
424 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Benarkah JKN Telah Melaksanakan Keadilan Sosial?1.67 MB
2035 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang, Pencapaian dan Harapan (Provinsi Sumatera Barat)2 MB
179 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan)2 MB
180 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non Spesialistik pada FKTP di Provinsi Riau2 MB
178 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi (Provinsi Kalimantan Timur)3 MB
194 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengemban Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu2 MB
218 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan Melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)2 MB
190 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN? (Tata Kelola Malang, Provinsi Jawa Timur)3 MB
250 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Modifikasi Indikator KBK sebagai Upaya Pencegahan Fraud & Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Tata Kelola Provinsi Jawa Tengah)2 MB
206 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehatan dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Equity NTT)2 MB
198 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan yang Berkeadilan (Equity Provinsi Bengkulu)6 MB
169 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 01 Wujudkan Keadilan Sosial dalam JKN: Penggunaan Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool4.51 MB
1511 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 02 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN5.78 MB
1849 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 03 Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN4.66 MB
1031 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 04 Penguatan KBK dalam Meningkatkan Mutu Rujukan Non Spesialistik3.33 MB
1057 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 05 Strategi Optimalisasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya4.84 MB
1414 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 06 Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Daerah untuk Kendalikan Fraud3.63 MB
1295 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 07 Menjalakankan Kebijakan Kompensasi Bagi Daerah yang Terbatas Fasilitas Kesehatan2.72 MB
1058 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 08 Apakah APBN Akan Terus Menjadi Tumpuan untuk Menutup Defisit BPJS2.71 MB
1482 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovascular Disease (CVD) Era JKN di Provinsi Sumatera Utara3.12 MB
997 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF Yogyakarta Darurat Penyakit Tidak Menular (PTM) (Provinsi DI Yogyakarta)673.32 KB
2130 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional194 KB
518 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja535 KB
521 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN216 KB
508 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura (Provinsi Papua)242 KB
556 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Mengoptimalkan Insentif Berbasis Kinerja dalam Rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara)301 KB
550 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur (Provinsi DKI Jakarta)259 KB
532 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten Asmat (Provinsi Papua)224 KB
509 Downloads
JKN2014POLICY BRIEF Masukan bagi Penentu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Perlu Perubahan Kebijakan untuk Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan2 MB
534 Downloads
JKN2014POLICY BRIEF Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesiax
913 Downloads
JKN2011POLICY BRIEF Revisi PP 38/2007: Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan154 KB
1179 Downloads
JKN2011POLICY BRIEF Monitoring Kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas Akan Memperburuk Ketidakadilan Geografis?201 KB
1197 Downloads
JKN2010POLICY BRIEF Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perundangan dan Implementasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia535 KB
1295 Downloads
JKN2010POLICY BRIEF Pemisahan UU Asuransi/Jaminan Kesehatan dari UU SJSN: Mundur Selangkah untuk Maju Lebih Cepat623 KB
1272 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Urgensi Harmonisasi Kebijakan JKN di Provinsi Bengkulu2.66 MB
277 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Distribusi Dokter Spesialis - Upaya Memenuhi Kebutuhan Dokter di Daerah Terpencil, Pedalaman dan Kepulauan (Equity Provinsi DIY Yogyakarta)3.33 MB
259 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peningkatan Independensi dan Kompetensi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) Provinsi DIY Yogyakarta1.54 MB
265 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kontrak Manajer Program sebagai Strategi Penguatan Implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja di Provinsi DI Yogyakarta (Mutu DIY)1.95 MB
282 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Upaya Peningkatan Cakupan Kepesertaan Penduduk Miskin dalam Program JKN di Provinsi DI Yogyakarta (Tata Kelola DIY)2.13 MB
267 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Komitmen Pimpinan dan Edukasi Tim untuk Mengoptimalisasi Penerapan Regulasi Anti Fraud Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN (Mutu Provinsi DIY Yogyakarta)1.59 MB
271 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Telemedicine untuk Wilayah Urban dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Keadilan Sosial (Equity Provinsi DKI Jakarta)1.74 MB
268 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Peran FKTP pada Daerah dengan Prevalensi Hipertensi yang Tinggi untuk Kendali Mutu Kendali Biaya yang Lebih Efektif di Provinsi DKI Jakarta1.51 MB
280 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Optimalisasi Ekosistem Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dalam Mendorong Kebijakan JKN Berbasis Bukti di Provinsi DKI Jakarta (Tata Kelola)1.6 MB
264 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Prioritas Delegasi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Pemerataan Fasiltias Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Jawa Tengah)1.57 MB
256 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Ponkedes dalam Pengelolaan Penyakit Kronis dalam Mewujudkan Akses Berkeadilan (Equity Provinsi Jawa Timur)1.51 MB
260 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Optimalisasi Penerapan Kebijakan Pencegahan Kecurangan JKN Melalui Penguatan Kapasitas Tim Anti Fraud di Kabupaten Jember (Mutu Provinsi Jawa Timur)2.47 MB
261 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pelaksanaan Kebijakan Kompensasi dengan Mobile Healthcare di Daerah yang Terbatas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Kalimantan Timur)2.38 MB
262 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan JKN di Provinsi Kalimantan Timur1.64 MB
278 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Tata Kelola dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1.78 MB
260 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Subsidi Berbasis Geografis untuk Investasi Kesehatan di Daerah Terpencil Provinsi Nusa Tenggara Barat (Equity NTB)1.64 MB
262 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peningkatan Mutu Tata Laksana Hipertensi Melalui Re-Distribusi Peserta, Tenaga Medis, Sarana dan Prasarana di Layanan Primer di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)2.06 MB
269 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Primer Melalui Insetifikasi yang Tepat dan Adil di Daerah Sulit (Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT)1.57 MB
253 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Implementasi JKN di Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 (Tata Kelola Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT)2.06 MB
260 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Ekuitas di Daerah Terpencil Papua - Pelayanan Kesehatan Komprehensif di FKTP (Equity Provinsi Papua)1.63 MB
273 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pentingnya Reformasi Agile Goverment dalam Tata Kelola Program JKN di Provinsi Papua1.56 MB
273 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Skema Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine (Equity Provinsi Riau)1.92 MB
262 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Akses Data BPJS Kesehatan Guna Mengaktifkan Peran Pemerintah Provinsi Riau dan Akademisi dalam Program JKN2.12 MB
273 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pemanfaatan Data JKN dalam Mendukung Upaya Pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Sulawesi Selatan)2.6 MB
269 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF 20% Masyarakat Kota Parepare Tanpa Jaminan Kesehatan Mencegah Kerugian Ekonomi 43 Milyar Akibat Sakit, Melalui Peningkatan BPJS Kesehatan PBI - APBD di Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)1.18 MB
286 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Inovasi Program Sistem Informasi dan Promosi Kesehatan sebagai Strategi Pencapaian Target Kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Tata Kelola Sulawesi Selatan)2.03 MB
269 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pemberdayaan Community Healthcare Worker untuk Pemerataan Pelayanan Jantung di Provinsi Sumatera Barat (Equity)1.71 MB
274 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pengembangan Program Flying Healthcare sebagai Upaya Pemerataan Sumber Daya Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara1.79 MB
259 Downloads
KANKER2021POLICY BRIEF Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogen di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja2 MB
360 Downloads
KIA2021POLICY BRIEF Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara3 MB
199 Downloads
KIA2021POLICY BRIEF Capaian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Khusus Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Solusi Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Barat314 KB
283 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Akankah Capaian SPB Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Solusi Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Barat803 KB
177 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Inovasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berbasis Aplikasi Telepon Seluler dalam Meningkatkan Kesehatan Anak144 KB
181 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Posyandu Menjawab Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kumuh Kota Makassar Selama Pandemi COVID-19 (Provinsi Sulawesi Selatan)224 KB
195 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi - Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon121 KB
271 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Kebijakan Penganggaran Pusat untuk Mempercepat Pencapaian MDG4 dan MDG5404 KB
467 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia - Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi496 KB
256 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA396 KB
254 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Menerapkan Kebijakan yang Mengarah ke Promotif dan Preventif713 KB
1295 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Perlunya Segera Melakukan Revisi Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4 Tahun 19843 MB
185 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Penguatan Manajemen Puskesmas dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Melalui PMK 46 Tahun 2016 Paska Penilaian Akreditasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat811 KB
212 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Usulan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Penggunaan Pestisida pada Petani di Lampung586 KB
160 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Menuju Kebijakan Pajak yang Lebih Adil untuk RS Nirlaba654 KB
1299 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Fasilitas Perpajakan yang Layak Diperjuangkan Bagi Yayasan/Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Rumah Sakit861 KB
1277 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah404 KB
1273 Downloads
Lainnya2009POLICY BRIEF Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam Era Desentralisasi457 KB
1376 Downloads
Lainnya2009POLICY BRIEF Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia270 KB
1383 Downloads