Koleksi Rekomendasi Kebijakan

Halaman ini menampilkan semua koleksi rekomendasi kebijakan (policy brief) yang ada di dalam DaSK. Gunakan fitur “search” untuk mencari dokumen rekomendasi kebijakan berdasarkan kata kunci yang terdapat pada topik, tahun, maupun judul. Panduan menggunakan kata kunci:

  • “COVID-19” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait COVID-19
  • “CVD” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait cardiovascular diseases, kardiovaskuler, atau penyakit jantung dan pembuluh darah
  • “GIZI” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait gizi, stunting
  • “JKN” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional, mutu pelayanan, atau equity
  • “KIA” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait kesehatan ibu dan anak
  • “LAINNYA” menampilkan rekomendasi kebijakan lainnya
  • “TAHUN” (tuliskan angka, misal 2021): menampilkan rekomendasi kebijakan di tahun tersebut
  • “PROVINSI” menampilkan rekomendasi kebijakan di beberapa provinsi
  • Tuliskan nama daerah/provinsi tertentu (bisa juga dalam bentuk singkatan, misal “NTT”) untuk menampilkan rekomendasi kebijakan dari daerah/provinsi tersebut
TopikTahunJudulUkuranHitsTautan
COVID-192020POLICY BRIEF Dua Pilihan, Kesehatan Fisik dan Mental atau Ekonomi?624 KB
443 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Era Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)674 KB
410 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Percepatan Penanganan COVID-19 dalam Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Terpusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)4 MB
437 Downloads
CVD2021POLICY BRIEF Kesenjangan Ketersediaan Layanan Cardiovascular Diseases (CVD) di Provinsi Sumatera Utara3 MB
612 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting) di Provinsi Jawa Timur415 KB
836 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung)1 MB
692 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak4 MB
435 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia3 MB
706 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Menggalang Aksi Penanggulangan Stunting di Masyarakat Akar Rumput3.2 MB
1355 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan2.9 MB
745 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Implementing Fiscal Measures on Sugar Sweetened361 KB
972 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Tackling High Consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB) in Indonesia3 MB
921 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan (Provinsi Jawa Tengah)2.94 MB
440 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF Harmonisasi Dana JKN di BPJS Kesehatan yang Berkonsep Keadilan Sosial JKN dalam RPP Pembiayaan Kesehatan1.52 MB
467 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.01 Surplus BPJS Kesehatan dan Implementasi Kebijakan Kompensasi2 MB
903 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.02 Direksi Baru BPJS Kesehatan Perlu Meningkatkan Cakupan Efektif JKN2 MB
614 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.03 Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan Cost-Sharing2 MB
961 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.04 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN2 MB
622 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Benarkah JKN Telah Melaksanakan Keadilan Sosial?1.67 MB
2236 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang, Pencapaian dan Harapan (Provinsi Sumatera Barat)2 MB
367 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan)2 MB
352 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non Spesialistik pada FKTP di Provinsi Riau2 MB
375 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi (Provinsi Kalimantan Timur)3 MB
406 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengemban Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu2 MB
482 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan Melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)2 MB
357 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN? (Tata Kelola Malang, Provinsi Jawa Timur)3 MB
452 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Modifikasi Indikator KBK sebagai Upaya Pencegahan Fraud & Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Tata Kelola Provinsi Jawa Tengah)2 MB
407 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehatan dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Equity NTT)2 MB
396 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan yang Berkeadilan (Equity Provinsi Bengkulu)6 MB
350 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 01 Wujudkan Keadilan Sosial dalam JKN: Penggunaan Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool4.51 MB
1680 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 02 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN5.78 MB
2050 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 03 Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN4.66 MB
1217 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 04 Penguatan KBK dalam Meningkatkan Mutu Rujukan Non Spesialistik3.33 MB
1229 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 05 Strategi Optimalisasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya4.84 MB
1609 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 06 Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Daerah untuk Kendalikan Fraud3.63 MB
1474 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 07 Menjalakankan Kebijakan Kompensasi Bagi Daerah yang Terbatas Fasilitas Kesehatan2.72 MB
1247 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 08 Apakah APBN Akan Terus Menjadi Tumpuan untuk Menutup Defisit BPJS2.71 MB
1656 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovascular Disease (CVD) Era JKN di Provinsi Sumatera Utara3.12 MB
1203 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF Yogyakarta Darurat Penyakit Tidak Menular (PTM) (Provinsi DI Yogyakarta)673.32 KB
2354 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional194 KB
699 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja535 KB
709 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN216 KB
679 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura (Provinsi Papua)242 KB
741 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Mengoptimalkan Insentif Berbasis Kinerja dalam Rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara)301 KB
735 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur (Provinsi DKI Jakarta)259 KB
704 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten Asmat (Provinsi Papua)224 KB
679 Downloads
JKN2014POLICY BRIEF Masukan bagi Penentu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Perlu Perubahan Kebijakan untuk Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan2 MB
699 Downloads
JKN2014POLICY BRIEF Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesiax
1167 Downloads
JKN2011POLICY BRIEF Revisi PP 38/2007: Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan154 KB
1373 Downloads
JKN2011POLICY BRIEF Monitoring Kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas Akan Memperburuk Ketidakadilan Geografis?201 KB
1376 Downloads
JKN2010POLICY BRIEF Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perundangan dan Implementasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia535 KB
1467 Downloads
JKN2010POLICY BRIEF Pemisahan UU Asuransi/Jaminan Kesehatan dari UU SJSN: Mundur Selangkah untuk Maju Lebih Cepat623 KB
1456 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Urgensi Harmonisasi Kebijakan JKN di Provinsi Bengkulu2.66 MB
483 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Distribusi Dokter Spesialis - Upaya Memenuhi Kebutuhan Dokter di Daerah Terpencil, Pedalaman dan Kepulauan (Equity Provinsi DIY Yogyakarta)3.33 MB
435 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peningkatan Independensi dan Kompetensi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) Provinsi DIY Yogyakarta1.54 MB
427 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kontrak Manajer Program sebagai Strategi Penguatan Implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja di Provinsi DI Yogyakarta (Mutu DIY)1.95 MB
449 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Upaya Peningkatan Cakupan Kepesertaan Penduduk Miskin dalam Program JKN di Provinsi DI Yogyakarta (Tata Kelola DIY)2.13 MB
441 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Komitmen Pimpinan dan Edukasi Tim untuk Mengoptimalisasi Penerapan Regulasi Anti Fraud Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN (Mutu Provinsi DIY Yogyakarta)1.59 MB
450 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Telemedicine untuk Wilayah Urban dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Keadilan Sosial (Equity Provinsi DKI Jakarta)1.74 MB
467 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Peran FKTP pada Daerah dengan Prevalensi Hipertensi yang Tinggi untuk Kendali Mutu Kendali Biaya yang Lebih Efektif di Provinsi DKI Jakarta1.51 MB
497 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Optimalisasi Ekosistem Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dalam Mendorong Kebijakan JKN Berbasis Bukti di Provinsi DKI Jakarta (Tata Kelola)1.6 MB
435 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Prioritas Delegasi Tenaga Kesehatan dalam Mewujudkan Pemerataan Fasiltias Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Jawa Tengah)1.57 MB
420 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Ponkedes dalam Pengelolaan Penyakit Kronis dalam Mewujudkan Akses Berkeadilan (Equity Provinsi Jawa Timur)1.51 MB
439 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Optimalisasi Penerapan Kebijakan Pencegahan Kecurangan JKN Melalui Penguatan Kapasitas Tim Anti Fraud di Kabupaten Jember (Mutu Provinsi Jawa Timur)2.47 MB
444 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pelaksanaan Kebijakan Kompensasi dengan Mobile Healthcare di Daerah yang Terbatas Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Kalimantan Timur)2.38 MB
433 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan JKN di Provinsi Kalimantan Timur1.64 MB
469 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Tata Kelola dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)1.78 MB
434 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Subsidi Berbasis Geografis untuk Investasi Kesehatan di Daerah Terpencil Provinsi Nusa Tenggara Barat (Equity NTB)1.64 MB
452 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peningkatan Mutu Tata Laksana Hipertensi Melalui Re-Distribusi Peserta, Tenaga Medis, Sarana dan Prasarana di Layanan Primer di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)2.06 MB
466 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Primer Melalui Insetifikasi yang Tepat dan Adil di Daerah Sulit (Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT)1.57 MB
425 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Implementasi JKN di Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 (Tata Kelola Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT)2.06 MB
436 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Ekuitas di Daerah Terpencil Papua - Pelayanan Kesehatan Komprehensif di FKTP (Equity Provinsi Papua)1.63 MB
487 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pentingnya Reformasi Agile Goverment dalam Tata Kelola Program JKN di Provinsi Papua1.56 MB
459 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Skema Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine (Equity Provinsi Riau)1.92 MB
434 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Akses Data BPJS Kesehatan Guna Mengaktifkan Peran Pemerintah Provinsi Riau dan Akademisi dalam Program JKN2.12 MB
478 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pemanfaatan Data JKN dalam Mendukung Upaya Pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Equity Provinsi Sulawesi Selatan)2.6 MB
471 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF 20% Masyarakat Kota Parepare Tanpa Jaminan Kesehatan Mencegah Kerugian Ekonomi 43 Milyar Akibat Sakit, Melalui Peningkatan BPJS Kesehatan PBI - APBD di Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)1.18 MB
470 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Inovasi Program Sistem Informasi dan Promosi Kesehatan sebagai Strategi Pencapaian Target Kepersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Tata Kelola Sulawesi Selatan)2.03 MB
461 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pemberdayaan Community Healthcare Worker untuk Pemerataan Pelayanan Jantung di Provinsi Sumatera Barat (Equity)1.71 MB
453 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Pengembangan Program Flying Healthcare sebagai Upaya Pemerataan Sumber Daya Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara1.79 MB
478 Downloads
KANKER2021POLICY BRIEF Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogen di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja2 MB
669 Downloads
KIA2021POLICY BRIEF Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara3 MB
429 Downloads
KIA2021POLICY BRIEF Capaian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Khusus Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Solusi Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Barat314 KB
553 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Akankah Capaian SPB Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Solusi Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Barat803 KB
368 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Inovasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berbasis Aplikasi Telepon Seluler dalam Meningkatkan Kesehatan Anak144 KB
486 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Posyandu Menjawab Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kumuh Kota Makassar Selama Pandemi COVID-19 (Provinsi Sulawesi Selatan)224 KB
421 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi - Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon121 KB
454 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Kebijakan Penganggaran Pusat untuk Mempercepat Pencapaian MDG4 dan MDG5404 KB
643 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia - Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi496 KB
453 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA396 KB
464 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Menerapkan Kebijakan yang Mengarah ke Promotif dan Preventif713 KB
1548 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Perlunya Segera Melakukan Revisi Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4 Tahun 19843 MB
332 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Penguatan Manajemen Puskesmas dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Melalui PMK 46 Tahun 2016 Paska Penilaian Akreditasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat811 KB
416 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Usulan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Penggunaan Pestisida pada Petani di Lampung586 KB
326 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Menuju Kebijakan Pajak yang Lebih Adil untuk RS Nirlaba654 KB
1449 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Fasilitas Perpajakan yang Layak Diperjuangkan Bagi Yayasan/Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Rumah Sakit861 KB
1422 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah404 KB
1423 Downloads
Lainnya2009POLICY BRIEF Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam Era Desentralisasi457 KB
1541 Downloads
Lainnya2009POLICY BRIEF Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia270 KB
1554 Downloads