Halaman ini membahas berbagai Penelitian Kebijakan JKN tentang pelaksanaan UU SJSN (2004) dan UU SJSN (2011). Hasil penelitian kebijakan adalah sebagai berikut: Kebijakan JKN berhasil memberikan perlindungan bagi sebagian masyarakat dari masalah ekonomi akibat sakit. Namun, penelitian kebijakan di tujuh provinsi menunjukkan kebijakan JKN belum optimal dalam menyeimbangkan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan antar daerah.
Konteks penting yang mempengaruhi tingkat pencapaian JKN antar daerah adalah kesenjangan geografis dalam hal supply side dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan JKN dan sistem kesehatan. Daerah kurang maju dan terpencil tidak mendapatkan manfaat optimal dari sistem JKN. Sebaliknya, provinsi dengan kinerja tinggi dengan sumber daya yang cukup, dapat menyerap sebagian manfaat tersebut. Dibutuhkan kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan konteks kedaerahan ini, termasuk kebijakan dana kompensasi.
Perbedaan antara sistem BPJS Kesehatan yang sentralistik dan sistem pemerintahan daerah yang terdesentralisasi menyebabkan kebijakan JKN dan pengambilan keputusan tidak dilakukan berdasarkan data yang terbuka ataupun melibatkan semua pemegang kepentingan, di level nasional maupun sub-nasional. Dibutuhkan penyesuaian peraturan terkait pemerintahan dan kesehatan untuk mengatasi fragmentasi ini, termasuk dalam hal pengendalian mutu pelayanan kesehatan.
Salahsatu isu menonjol adalah defisit pembiayaan JKN disebabkan antara lain oleh sistem kepesertaan JKN yang belum berfokus pada masyarakat miskin dan tidak mampu, potensi moral hazard dari sisi peserta maupun fasilitas, serta terbatasnya peran pemerintah daerah. Dibutuhkan penegakan prinsip transparansi data dan akuntabilitas serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam regulasi dan pengawasan serta kontribusi terhadap defisit pembiayaan JKN.
Untuk lebih rinci, silakan klik berbagai Penelitian Kebijakan tentang JKN sebagai berikut:
- Laporan monitoring kebijakan JKN 2014-2017
- Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan JKN di 13 Provinsi Indonesia 2019-2020
- Working Paper Evaluasi 8 Sasaran Peta Jalan JKN dengan Pendekatan Realist Evaluation 2018
- Research Brief Realist Evaluation 2019
- Laporan Potret Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas era JKN 2020