Koleksi Rekomendasi Kebijakan

Halaman ini menampilkan semua koleksi rekomendasi kebijakan (policy brief) yang ada di dalam DaSK. Gunakan fitur “search” untuk mencari dokumen rekomendasi kebijakan berdasarkan kata kunci yang terdapat pada topik, tahun, maupun judul. Panduan menggunakan kata kunci:

  • “COVID-19” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait COVID-19
  • “CVD” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait cardiovascular diseases, kardiovaskuler, atau penyakit jantung dan pembuluh darah
  • “GIZI” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait gizi, stunting
  • “JKN” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional, mutu pelayanan, atau equity
  • “KIA” menampilkan rekomendasi kebijakan terkait kesehatan ibu dan anak
  • “LAINNYA” menampilkan rekomendasi kebijakan lainnya
  • “TAHUN” (tuliskan angka, misal 2021): menampilkan rekomendasi kebijakan di tahun tersebut
  • “PROVINSI” menampilkan rekomendasi kebijakan di beberapa provinsi
  • Tuliskan nama daerah/provinsi tertentu (bisa juga dalam bentuk singkatan, misal “NTT”) untuk menampilkan rekomendasi kebijakan dari daerah/provinsi tersebut
TopikTahunJudulUkuranHitsTautan
CVD2021POLICY BRIEF Kesenjangan Ketersediaan Layanan Cardiovascular Diseases (CVD) di Provinsi Sumatera Utara3 MB
16 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Pelatihan Alat Ukur Data Stunting (Alur Danting) sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader dalam Optimalisasi Pengukuran Deteksi Stunting (Denting) di Provinsi Jawa Timur415 KB
24 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Penguatan Layanan Primer dalam Mencegah Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil di Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung)1 MB
22 Downloads
GIZI2021POLICY BRIEF Pelibatan Lembaga Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk Meningkatkan Kepemilikan Sarana Sanitasi Layak4 MB
24 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.01 Surplus BPJS Kesehatan dan Implementasi Kebijakan Kompensasi2 MB
474 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.02 Direksi Baru BPJS Kesehatan Perlu Meningkatkan Cakupan Efektif JKN2 MB
232 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.03 Langkah Strategis Keberlanjutan JKN - BPJS Kesehatan Pasca Pandemi Melalui Penerapan Cost-Sharing2 MB
480 Downloads
JKN2021POLICY BRIEF No.04 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN2 MB
188 Downloads
KANKER2021POLICY BRIEF Regulasi Pengendalian Bahan Karsinogen di Tempat Kerja: Upaya Mitigasi Morbiditas dan Mortalitas Kejadian Kanker pada Pekerja2 MB
18 Downloads
KIA2021POLICY BRIEF Upaya Pemulihan Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara3 MB
20 Downloads
KIA2021POLICY BRIEF Capaian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Khusus Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Solusi Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Sumatera Barat314 KB
14 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Dua Pilihan, Kesehatan Fisik dan Mental atau Ekonomi?624 KB
23 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Era Tatanan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)674 KB
19 Downloads
COVID-192020POLICY BRIEF Percepatan Penanganan COVID-19 dalam Bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Terpusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)4 MB
20 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia3 MB
78 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Menggalang Aksi Penanggulangan Stunting di Masyarakat Akar Rumput3.2 MB
774 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Akurasi Pemantauan Status Gizi di Posyandu Memprihatinkan2.9 MB
316 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Implementing Fiscal Measures on Sugarsweetened361 KB
553 Downloads
GIZI2020POLICY BRIEF Tackling High Consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB) in Indonesia3 MB
81 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Benarkah JKN Telah Melaksanakan Keadilan Sosial?1.67 MB
1860 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Kota Padang, Pencapaian dan Harapan (Provinsi Sumatera Barat)2 MB
13 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Inovasi Sistem Informasi Manajemen sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional (Provinsi Sulawesi Selatan)2 MB
12 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Strategi Pengendalian Rujukan Kasus Non Spesialistik pada FKTP di Provinsi Riau2 MB
14 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi dan Strategi Khusus dalam Implementasi (Provinsi Kalimantan Timur)3 MB
13 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB) dalam Mengemban Jalannya Mutu Program JKN di Provinsi Bengkulu2 MB
14 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Perbaikan Tata Kelola Kepesertaan Melalui Pembaruan Sistem TI dalam Ekosistem JKN (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat)2 MB
18 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN? (Tata Kelola Malang, Provinsi Jawa Timur)3 MB
13 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Modifikasi Indikator KBK sebagai Upaya Pencegahan Fraud & Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Tata Kelola Provinsi Jawa Tengah)2 MB
12 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Menutup Kesenjangan Pelayanan Kesehatan dalam Implementasi JKN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)2 MB
10 Downloads
JKN2020POLICY BRIEF Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan yang Berkeadilan (Provinsi Bengkulu)6 MB
13 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Akankah Capaian SPB Bidang Kesehatan Ibu dan Anak Solusi Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sumatera Barat803 KB
15 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Inovasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Berbasis Aplikasi Telepon Seluler dalam Meningkatkan Kesehatan Anak144 KB
14 Downloads
KIA2020POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Posyandu Menjawab Tantangan Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kumuh Kota Makassar Selama Pandemi COVID-19 (Provinsi Sulawesi Selatan)224 KB
14 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Perlunya Segera Melakukan Revisi Undang-Undang Wabah Penyakit Menular No. 4 Tahun 19843 MB
15 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Penguatan Manajemen Puskesmas dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Melalui PMK 46 Tahun 2016 Paska Penilaian Akreditasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat811 KB
14 Downloads
Lainnya2020POLICY BRIEF Usulan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Penggunaan Pestisida pada Petani di Lampung586 KB
9 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 01 Wujudkan Keadilan Sosial dalam JKN: Penggunaan Kompartemenisasi di BPJS Kesehatan yang Single Pool4.51 MB
1340 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 02 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis JKN5.78 MB
1673 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 03 Penetapan Kelas Standar Pelayanan JKN sebagai Amanah UU SJSN4.66 MB
861 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 04 Penguatan KBK dalam Meningkatkan Mutu Rujukan Non Spesialistik3.33 MB
883 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 05 Strategi Optimalisasi Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya4.84 MB
1260 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 06 Penguatan Peran Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Daerah untuk Kendalikan Fraud3.63 MB
1136 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 07 Menjalakankan Kebijakan Kompensasi Bagi Daerah yang Terbatas Fasilitas Kesehatan2.72 MB
905 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF No. 08 Apakah APBN Akan Terus Menjadi Tumpuan untuk Menutup Defisit BPJS2.71 MB
1317 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF Ketidakseimbangan Akses Layanan Cardiovascular Disease (CVD) Era JKN di Provinsi Sumatera Utara3.12 MB
839 Downloads
JKN2019POLICY BRIEF Yogyakarta Darurat Penyakit Tidak Menular (PTM) (Provinsi DI Yogyakarta)673.32 KB
1936 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Beberapa Opsi Kebijakan Strategis untuk Perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional194 KB
358 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Pelayanan Primer Melalui Sistem Insentif Berbasis Kinerja535 KB
356 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Fragmentasi Pelayanan Program TB di Indonesia Pasca JKN216 KB
356 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Sistem Penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Jayapura (Provinsi Papua)242 KB
356 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Mengoptimalkan Insentif Berbasis Kinerja dalam Rangka Menguatkan Fungsi Promotif-Preventif pada Pelayanan Primer di Kabupaten Tapanuli Selatan (Provinsi Sumatera Utara)301 KB
357 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Penguatan Fungsi Promotif-Preventif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta Timur (Provinsi DKI Jakarta)259 KB
358 Downloads
JKN2018POLICY BRIEF Sistem Kontrak dalam Program Nusantara Sehat Studi Kasus di Kabupaten Asmat (Provinsi Papua)224 KB
357 Downloads
JKN2014POLICY BRIEF Masukan bagi Penentu Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Perlu Perubahan Kebijakan untuk Mencegah Memburuknya Ketidakadilan Sosial di Sektor Kesehatan2 MB
356 Downloads
JKN2014POLICY BRIEF Kebijakan Pengendalian Tembakau untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Bukan Penghasil Rokok/Tembakau di Indonesiax
738 Downloads
JKN2011POLICY BRIEF Revisi PP 38/2007: Pemantapan Desentralisasi di Sektor Kesehatan154 KB
1038 Downloads
JKN2011POLICY BRIEF Monitoring Kebijakan Universal Coverage: Apakah Jamkesmas Akan Memperburuk Ketidakadilan Geografis?201 KB
1038 Downloads
JKN2010POLICY BRIEF Pentingnya Konsistensi Antara Peraturan Perundangan dan Implementasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia535 KB
1137 Downloads
JKN2010POLICY BRIEF Pemisahan UU Asuransi/Jaminan Kesehatan dari UU SJSN: Mundur Selangkah untuk Maju Lebih Cepat623 KB
1137 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Strategi Penurunan Jumlah Kematian Bayi - Pengembangan Audit Kematian Maternal Perinatal (AMP) dan Penggunaan Prinsip Surveilans Respon121 KB
125 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Kebijakan Penganggaran Pusat untuk Mempercepat Pencapaian MDG4 dan MDG5404 KB
326 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Ironi Kemajuan Ekonomi Indonesia - Tingkat Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi496 KB
114 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Kebijakan Menggunakan DAK untuk KIA396 KB
104 Downloads
KIA2010POLICY BRIEF Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Menerapkan Kebijakan yang Mengarah ke Promotif dan Preventif713 KB
1143 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Menuju Kebijakan Pajak yang Lebih Adil untuk RS Nirlaba654 KB
1140 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Fasilitas Perpajakan yang Layak Diperjuangkan Bagi Yayasan/Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Rumah Sakit861 KB
1137 Downloads
Lainnya2010POLICY BRIEF Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah404 KB
1137 Downloads
Lainnya2009POLICY BRIEF Kebijakan Surveilans-Respons dan Sistem Informatika Kesehatan di Pusat dan Daerah dalam Era Desentralisasi457 KB
1241 Downloads
Lainnya2009POLICY BRIEF Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia270 KB
1239 Downloads